Rendy Adriyan Diningrat (tengah) dalam sebuah kesempatan diskusi Petarung 
Sumber Foto: Komunitas Pemuda Tata Ruang

“Dulu saya pernah diketawain satu forum waktu diundang Pemerintah Provinsi DIY untuk rapat membahas ketahanan pangan di DIY. Disitu kebetulan semua perwakilan kabupaten datang. Saya tanya, kenapa perwakilan dari kota Jogja tidak diundang? Mereka semua ketawa dan jawabannya sangat simpel, ‘Jogja itu kan nggak punya sawah lagi, mas. Ngapain diundang?’”

Hal tersebut disampaikan oleh Rendy Adriyan Diningrat, sosok pendiri PETARUNG yang saat ini bekerja sebagai peneliti di SMERU Research Institute, dalam diskusi PETARUNG yang bertajuk “Hubungan Kota dan Desa dalam Perspektif UU Desa”. Dalam diskusi ini, Rendy bertindak sebagai pemantik diskusi.

Ia menceritakan pengalamannya di Pemprov DIY tersebut sebagai ironi. Sebab menurut Rendy, idealnya kota dan desa itu saling berinteraksi. Sayangnya pola pikir pemerintah kota (pemkot) ataupun pemerintah kabupaten (pemkab) seringkali sangat birokratis dan terkotak-kotak. Pemerintah menganggap urusan kota dan urusan desa (kabupaten) adalah urusan masing-masing wilayah dan pihak lain tidak perlu ikut campur.

“Sekarang coba bayangkan, bagaimana mungkin kabupaten-kabupaten di DIY berpikir bisa memperjuangkan ketahanan pangan hanya dengan menyuruh warganya mempertahankan sawah supaya tidak dialihfungsikan? Padahal mereka tidak bisa memberi insentif apapun kepada warga yang mau mematuhi himbauan itu. Mereka juga tidak mencoba bekerjasama melibatkan pemerintah kota. Sementara kita semua tahu pertumbuhan kota itu pasti lama-lama akan meluber, melewati batas-batas wilayah administratifnya. Ini yang disayangkan. Interaksi desa-kota itu selama ini tidak pernah terjadi karena masing-masing memilih menonjolkan egonya sendiri-sendiri,” beber Rendy membuka pembahasan.

Interaksi yang dimaksudkan oleh Rendy seharusnya bisa terjadi karena sudah adanya UU 6 tahun 2014 tentang Desa. UU Desa yang diundangkan tiga tahun lalu tersebut telah membuka pintu otonomi kepada desa dan memberikan kesempatan lebih besar kepada desa untuk menyejajarkan posisi tawarnya dengan kota.

Desa bisa mendapatkan otonominya karena dalam UU ini memang ada perubahan paradigma yang fundamental tentang bagaimana negara memandang status desa. Sebelum lahirnya UU ini, desa hanya dipandang sebagai obyek pembangunan yang dilakukan oleh kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Desa hanya berstatus sebagai subordinat pemerintah kabupaten. Sedangkan saat UU ini sudah berlaku, desa diposisikan sebagai subyek pembangunan yang berdaya. Sebagai subyek, desa berwenang dan mampu menentukan masa depan pembangunannya sendiri secara otonom.

Wewenang desa itu akan tercermin dalam dua asas. Asas rekognisi (pengakuan dan penghormatan negara atas hak asal-usul desa) dan asas subsidiaritas (negara mempercayai desa untuk mengelola permasalahannya sendiri secara lokal).

Akan tetapi yang paling terkenal dari UU Desa sepertinya adalah janji tentang hak ekonomi desa, yaitu soal pemberian dana desa Rp 1 miliar/desa setiap tahun. “Nah dengan dana sebesar ini kan pembangunan jadi tidak harus berpusat di kota saja. Desa bisa mengelolanya dengan membuat BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Desa bisa juga lho membangun,” lanjut Rendy berusaha memantik diskusi.

Ternyata hal tersebut juga diamini oleh Wawan, salah seorang peserta diskusi. Menurutnya kini desa bisa menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru di desa. “Jadi bisa muncul arus ruralisasi sebagai alternatif dari masifnya arus urbanisasi yang saat ini banyak terjadi di kota-kota besar,” komentar Wawan.

 

Dana Berlimpah Belum Tentu Menyelesaikan Masalah

Sayangnya perkara pembagian dana yang merata untuk semua desa se-Indonesia ini juga menyisakan ganjalan. Dana desa ini dianggap kurang adil karena semua desa jadi dipukul rata. Baik desa yang kaya maupun yang miskin.

“Yang belum banyak orang tahu, rumus untuk mengatur dana desa itu menggunakan persentase 90% anggaran dasar (AD), 10% anggaran formula (AF). AD ini fixed, semua desa pasti akan dapat nominal yang sama. Sedangkan kalau AF ini fleksibel, bisa beda-beda di tiap desa. Dengan mempertimbangkan jumlah penduduk total, jumlah warga miskin, luas wilayah, dan hambatan geografis. Tapi ya sayangnya penilaian AF yang penting ini justru diberi porsinya hanya 10%,” tutur Rendy menjelaskan.

Ia mencoba memaparkan lebih jauh dengan contoh, “Jadi tahun ini misalkan ya, katakanlah semua desa mendapat AD sekitar 800 juta. Itu selisih antara desa yang sudah maju di Jawa Tengah sama desa yang masih tertinggal di Papua sana, yang jalan rayanya pun bahkan belum ada, selisih AF-nya kecil banget. Cuma bisa mempengaruhi 10% dari total dana desa. Nggak ada desa yang di tahun ini dapet dana kurang dari 800 juta. Tapi nggak ada juga yang bisa dapet lebih dari 900 juta. Semuanya dapet di angka 800 jutaan.”

“Kalau begini, sudah kelihatan kan kalau keberpihakannya ini sebenarnya masih belum maksimal? Yang tertinggal akan selamanya tetap tertinggal kalau rumusnya begini.”

Diskusi ini menjadi semakin menarik ketika Bella, salah seorang peserta diskusi, mencoba memberi argumen berbeda untuk menanggapi konklusi Rendy tentang keberpihakan pemerintah. Ia menceritakan pengalamannya sendiri melihat desa asal orangtuanya di Kabupaten Banyuasin, Lampung.

“Kalau disana kepala desa itu malah saingan miskin-miskinan biar dapet duit. Itu zaman masih belum ada UU Desa. Jadi malah kesannya kepala desa itu bangga kalau di desanya nggak ada jalan bagus, nggak ada fasilitas bagus, malah jadi bangga banget. Soalnya jadi dikasihani dan dapet duit. Kalau tahun ini udah dapet duit buat perbaiki jalan, taun depan desa itu masih tetap berlomba miskin-miskinan lagi biar dapet duit. Masalahnya nggak pernah beres walaupun dikasih duit terus. Jadi malah mbulet kan, mas, kalau misal dengan alasan keberpihakan, rumus dana desa harus dibikin seperti itu juga?” demikian sangahan yang dilontarkan Bella.

Menanggapi hal ini Rendy menekankan pentingnya juga ada pengawasan vertikal dan pendampingan desa. Pemerintah tetap harus melakukan peran pengawasannya, misalnya melalui inspektorat kabupaten. Namun di sisi lain dan yang lebih krusial, tiap-tiap desa perlu ditemani oleh pendamping desa. Sebab banyak desa yang tahu persis apa masalah jangka pendek yang ada di desanya dan solusi yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Misal memperbaiki infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan yang rusak. Namun masih banyak desa yang tidak terpikir apa visi-misi desa dalam jangka panjang. Bingung ketika harus merancang seperti apa wajah desa 20-30 tahun ke depan.

“Disinilah sebenarnya peran teman-teman planolog, temen-temen perencana, sangat bisa masuk. Seperti selama ini kalau diskusi dengan temen-temen, mereka selalu bilang kalau Jakarta itu susah diaturnya, wilayahnya luas banget, penduduknya beragam banget. Ya sejak ada UU Desa saya bisa bilang juga, ‘Halah sekarang jangan banyak alesan, sekarang coba aja kalian masuk ke desa. Wilayahnya nggak seluas Jakarta, penduduknya sedikit, mintanya juga nggak neko-neko. Mau nggak kalian mendampingi desa?’” canda Rendy.

“Jadi planolog itu jangan mindset-nya perencanaan kota terus. Padahal desa kan butuh juga perencanaan desa.” tutup Rendy mengakhiri diskusi yang menarik ini. (AYP)

Add comment


Security code
Refresh

The Best betting exchange http://f.artbetting.net/
Full reviw on bet365 b.artbetting.net by artbetting.net
www.bigtheme.net